Perihal mekanisme pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam. (5) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a palingPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara. Info Desa – Pemerintah telah mengeluarkan Permendagri No. PERMENDAGRI NO 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. Permendagri No. 15, LD. desa - pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. lain-lain pendapatan Desa yang sah. Belum Tersedia. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA / SOP: 20 April 2022 | 437 Kali: PERDES 02 TAHUN 2022 TENTANG PENGADAAN. Pasalnya, perubahan dalam PP pengganti PP 43 dan PP 47 tersebut menyangkut Siltap (Penghasilan Tetap) atau gaji perangkat desa yang disetarakan dengan PNS golongan 2A. pdf. U. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan. Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten. Mengingat : 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud. Desa; Mengingat : 1. Tentang. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , dan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -UndangPUTUSAN Nomor 128/PUU-XIII/2015. DESA. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang Diatur tentang perangkat desa, kedudukan, tugas dan fungsi, pengangkatan perangkat desa, alih jabatan perangkat desa, larangan bagi perangkat desa, pemberhentian dan pemberhentian sementara perangkat desa, serta sanksi. Download. Kekosongan Jabatan Perangkat Desa 10. ABSTRAK: bahwa agar pengisian dan pemberhentian perangkat desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sleman dapat terlaksana dengan tertib dan lancar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu diatur tata cara pelaksanaannya, dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Perda ini mengatur mengenai Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa, meliputi; Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa. B. Mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Tulungagung. dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa, diatur dalam Peraturan Daerah; c. Pembangunan Desa adalah. Judul. 4 Nomor. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara. 20. Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (16) UUD 1945; UU No. (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan. FILE-FILE PERATURAN. 48. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang. 176. BUKU REGISTER DESA SESUAI TUPOKSI PERANGKAT DESA . Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2077 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan untuk kelancaran proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kediri, perlu. Reject. Peraturan Menteri. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , dan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Bupati Tegal Nomor 10 Tahun 2007 dicabut. 23 Tahun 2014. Menurut penjelasan Pasal 1 Diktum 6 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, yang dimaksud dengan “Peraturan Desa” adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikPeraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa MATERI. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539). Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa DETAIL PERATURAN Abstrak. Terkait perubahan Pasal 81 itu, maka Pasal 100 PP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diubah menjadi: 1. 9. Peraturan Bupati ini mengatur tentang mekanisme pengangkatan, penetapan dan pelantikan perangkat desa, unsur staf perangkat desa, biaya pengangkatan perangkat desa, tim fasilitasi, ketentuan peralihan. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. 114, BD Tahun 2020 Nomor 115. 6 Tahun 2003; UU No. Peraturan yang dicabut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa; 8 halaman; 2 halaman penjelasan; Close. (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. 2022. Nomor. 2. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa terdapat beberapa perbedaan dengan SOTK Pemerintah Desa terdahulu. ID : 12 HLM. 2 Mengingat : 1. Tentang Perangkat Desa telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor. SRAGEN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SRAGEN, Menimbang : a. Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Sehingga Hal Ini Akan Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanan. Pada pasal 51 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan Perangkat Desa dilarang: a. Mengingat : 1. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Detail Peraturan. Pemerintah Kabupaten Tegal. Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 67 TH 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Peraturan Daerah. Dasar hukum yang menjadi pedoman pengangkatan perangkat desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”), Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“PP Desa”) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah. Nomor Tambahan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 7. Judul. 2017. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan. Dilihat dari segi UU Desa, Ia menyampaikan, bahwa di pasal 53 disebutkan, bahwa perangkat desa berhenti karena. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Perundang-undangan. Judul. 08, Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERANGKAT DESA. 2. -Peraturan Bupati ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2020. Tanggal: 15 Januari 2014. 11. Pemberhentian Perangkat Desa. oleh pemerintah provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 114 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diperlukan pedoman. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2016. Kupang No. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2006. Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan. Aturan Turunan. View DetailsNOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MANGGARAI, Menimbang : a. Larangan dan sanksi 12. Dalam UU No. Pasal 1 Dalam Peraturan. “Dalam pengangkatan. 1. Tahun 2015 tentang Desa; 11. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (16) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan. Peraturan Perundang-undangan: T. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang BPJS Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara, Staf dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa. Bidang. PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGELANG, Menimbang : a. peraturan desa mengenai penataan tanah kas desa. bahwa Perangkat Desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa; b. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Timur; 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Kaur tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian. Melaksanakan koordinasi, pelayanan, penyuluhan dan pembinaan kehidupan masyarakat bidang kesejahteraan, sosial, keagamaan, kebudayaan dan pendidikan . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang. lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota; g. terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan. Abstrak belum diatur. E. TENTANG. Mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa : - Pasal 1 tentang ketentuan umum yang mengatur tentang pengertian kata/ istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah (Perda). Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa untuk menyesuaikan kebutuhan dalam. Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 121) sebgaimana telah diubah dengan Peraturan. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Peraturan Daerah (PERDA) NO. 928 kali: cara cek nama di daftar pemilih melalui dpt online: 03 maret 2023 | 16. Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat. Memenuhi regulasi lain yang diatur dalam peraturan daerah. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2020. tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam. Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Semua itu ada aturannya, dari regulasi UU turun PP, dan Permen, sampai Perbup, sudah mengatur tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa. Di pasal 28 surat itu ada dua ayat, pertama perangkat desa yang. Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. bahwa Perangkat Desa merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, sehingga perlu diatur pengisian dan keberadaannya; b. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberhentian dan Rotasi Jabatan Perangkat Desa. Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, UU. ABSTRAK: bahwa untuk tnelaksanakan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undar g Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Psraturan Daerah Kabupaten Murung Raya tentang Perangkat Desa. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. (1) Gubernur melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita perangkat Kecamatan. Perwakilan. Peraturan Daerah (PERDA) NO. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara. 6, LD. Pengangkatan dan. SILTAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA; Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang• Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201. 985 kali: cara cek nama di daftar pemilih melalui dpt online: 03 maret 2023 | 16. 10 Pasal 10 (1) Tim Pengisian. ABSTRAK:: a. 2. 6 Tahun 2014; UU No. 83Tahun 2015. E. Tanggal Pengundangan. TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEBUMEN , Menimbang : a. Konten tersebut mengulas tentang Contoh SK Mutasi Perangkat Desa (Sekdes, Kasi, Kaur Dan Kadus) Terbaru, Apakah Sobat Desa Mencari Contoh Format SK Mutasi Perangkat Desa? Doc dan PDF. Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan pengaturan mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; b. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang. Kedudukan. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Pasal 494 Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa. PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang Mengingat : a. Abstrak. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan. Mengingat : 1. Terkait perubahan Pasal 81 itu, maka Pasal 100 PP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Judul. Dalam hal Desa belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, maka pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan terhitung mulai bulan Januari 2020. Untuk diketahui Perangkat Desa termasuk salah satu unsur penyelenggara. menetapkan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Unsur Staf Perangkat. 05 Januari 2016. ABSTRAK: 1. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa diatur dengan peraturan daerah; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (7) dan pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberhentian Perangkat Desa;peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang perangkat desa : 5: 2016: berlaku: 12: 18:. Sanksi terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melanggar. Pemberhentian 13. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa wajib: menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati; menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhirmasa jabatan kepada Bupati; memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara. 2018. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Atau Pengangkatan. 11 Tahun 2007; UU No. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil; 12. kondisi faktual di tingkat Desa dalam Pengisian Perangkat Desa, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah. Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal yaitu sebagai berikut: 1. Larangan 8. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No 12 Tahun 2016 ttg Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sbgmn tlh Diubah dgn Perda No 8 Tahun 2018. Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa. pemerintah desa; 9. TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Peraturan Daerah (PERDA) NO. tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten pati nomor 2 tahun 2015 tentang perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten pati nomor 11 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten pati nomor 2 tahun 2015 tentang perangkat desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pati,. Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. by admin - 29/11/2017 0. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang. batas pelaporan a khir b ulan Januari ; b.